GRESIK - Perdebatan panjang tentang pelaksanaan interpelasi terhadap mutasi jilid 2 yang dilakukan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto beberapa waktu lalu, akhirnya berhenti. Rapat Banmus untuk menentukan penjadwalan ulang paripurna terkait interpelasi, juga dipastikan tidak akan terlaksana karena syarat dukungan interplasi yaitu minimal tujuh orang anggota dari dua fraksi berbeda sudah tidak tercapai. Interpelasi mutasi kedua yang diusulkan sejak Maret 2011 lalu akhirnya mandek.
Mandeknya interpelasi oleh DPRD Gresik ini terjadi setelah beberapa inisiator dari Fraksi PPP memutuskan menarik diri. Ketua DPC PPP Gresik, Nur Gholib, menegaskan, pihaknya sudah menginstruksikan kepada empat anggota F-PPP untuk mencabut dukungan interpelasi. Dia beralasan, alasan digelarnya interpelasi tersebut sudah tidak sesuai, karena eksekutif sudah mengikuti keinginan inisiator.
“Secara keseluruhan memang belum. Tetapi ada upaya untuk melakukan perbaikan. Dan perbaikan kesalahan itu akan dilaksanakan pada mutasi-mutasi berikutnya,” ujar mantan anggota DPRD periode 2009-2014 itu, Selasa (26/7).
Terpisah , Ketua Fraksi PPP Titin Hamidah, menolak anggapan batalnya interpelasi tersebut salah satunya karena adanya aksi boikot yang dilakukan anggota PPP beberapa jam sebelum paripurna interpelasi digelar. Tidak tampaknya para anggota dewan dari Fraksi PPP ketika itu, jelasnya, karena ada sebagian dari mereka yang melaksanakan salat dan ada pula yang sedang makan.
Ketua F-KB DPRD Gresik, M Syafiq AM, mengatakan, pihaknya sudah menduga jika satu persatu inisiator interpelasi bakal mencabut dukungan. Karena secara politik mereka sudah bertemu dengan eksekutif maupun lawan politik di legislatif. “Saya tidak mau bicara alasan mereka untuk tidak melanjutkan interpelasi ini. Yang pasti, kami dari F-KB menegaskan, tetap akan mengusulkan interpelasi, meski secara politis gugur. Karena menurut kami ada kesalahan yang fatal dalam mutasi kedua. Dan, itu belum diperbaiki,” ujarnya.
Kendati Syafiq enggan berandai-andai akan nilai kompromi politiknya hingga tiga fraksi inisiator mencabut dukungan, namun beredar kabar bila ada permainan tingkat tinggi untuk menggagalkan interpelasi. Di antaranya, eksekutif meminta bantuan pimpinan wilayah melakukan intervensi. Di antaranya F-PKNU dan F-PDIP yang bakal diancam PAW (pergantian antar waktu, red) bila tidak mencabut dukungan.
Seperti yang diberitakan kemarin, tanda-tanda interpelasi sengaja dihentikan untuk selama-lamanya sudah tampak dalam paripurna yang seharusnya digelar Senin (25/7) lalu. Kepastian tidak ikutnya empat anggota dari Fraksi PPP dalam paripurna interpelasi mutasi kedua ini semakin mengindikasikan adanya perpecahan di masing-masing fraksi yang bertindak sebagai inisiator interpelasi. Selain itu, sikap “plin plan” yang dilakukan empat anggota dewan ini sangat mengecewakan 10 anggota Fraksi PKB yang bersemangat agar paripurna ini digelar.
“Meski paripurna ini batal digelar, kami tidak akan putus semangat. Kami akan terus mengupayakan adanya rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk kedua kalinya, tentu saja dengan agenda yang masih tetap sama, terkait alasan mutasi yang dilakukan Bupati Gresik terhadap sejumlah pejabat pada jilid II lalu, “ ujar Muhajir, sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa.
